Wednesday, April 8, 2009
Kami sekeluarga bersama civitas akademika STT Jaffray Makassar menyampaikan Selamat Merayakan Paskah dan kiranya kita senantiasa "Hidup di Dalam Kasih" (Efesus 5:2a).
Salam,
Pdt. Daniel dan Elisabet Ronda
Makassar
Email baru: danielronda@ymail.com atau daniel_elisabet@yahoo.co.id
Email lama: ronda@indo.net.id (akan tidak aktif setelah 1 Juni 2009).
Friday, April 3, 2009
BOLEH GOLPUT?
Banyak yang tanya kepada saya, apakah tidak dosa kalau kita golput alias tidak memilih? Apalagi kan kalau di Kristen tidak ada haram dan halal!? Alasannya, karena bercermin dari yang lalu ketika anggota legislatif (aleg) yang ada saat ini terlalu banyak yang terlibat korupsi baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Ada rasa berdosa rasanya bila memilih caleg yang kemudian mengkhianati rakyat dengan melakukan korupsi. Skeptisisme muncul di mana-mana.
Namun secara pribadi saya berpendapat bahwa seharusnya orang Kristen tidak boleh golput dengan beberapa alasan. Pertama, Tuhan menetapkan bahwa pemerintah di dunia ini, entah Kristen atau bukan adalah wakil dari Allah yang menata hukum sipil manusia (Roma 13:1-7). Sudah sepantasnya kita mendukung peralihan kekuasaan dengan baik untuk kesejahteraan bersama. Kekurangan pemerintah tidak seharusnya menjadikan kita skeptis.
Kedua, bila golput ada kemungkinan suara yang tidak terpakai akan dimanipulasi oleh sekelompok orang berduit yang akan mencontreng suara bila kosong atau manipulasi data di tingkat rekapitulasi suara. Ini jauh lebih berbahaya karena caleg yang terpilih sudah sejak awal telah melakukan kecurangan. Orang seperti ini tidak akan layak menjadi wakil kita.
Ketiga, orang Kristen harus berperan melanggengkan warisan para pendiri negeri ini yang berazaskan kebangsaan yaitu satu bangsa dan tanah air, dan bukan berdasarkan azas agama tertentu. Sebagaimana kita tahu ada agenda terselubung dari partai yang berbasiskan keagamaan untuk menuntun negeri ini kepada negara yang berazaskan agama tertentu. Ini harus kita hindari. Mungkin saya kelihatan fobia, namun sebenarnya tidak. Karena yang kita perjuangkan adalah nilai-nilai warisan kebangsaan dan bukan bereaksi atas tindakan kelompok orang yang menginginkan negara ini berazaskan agama tertentu.
Bagaimana Memilih dengan Benar?
Bila demikian, bagaimana caranya memilih dengan tepat? Pertama, pilih dari partai besar, karena bila satu partai tidak dapat 2,5% suara secara nasional, maka suaranya akan hangus. Itu sebabnya pilih partai yang besar. Saya sendiri tidak akan mencontreng nama caleg, namun mencontreng partai.
Kedua, karena sistem negeri ini adalah presidensial, maka sebaiknya pilih partai yang sudah punya calon presiden yang sudah teruji dalam kepemimpinannya. Memang belum ada yang sempurna, namun kita bisa membanding-bandingkan mana yang terbaik dari yang ada. Dengan mencontreng partai yang sudah jelas calon presidennya, maka presiden yang kita inginkan tidak akan kewalahan dalam berkoalisi dengan partai lain yang menyebabkan susahnya menyatukan pemerintahan.
Ketiga, pilih partai yang nasionalis yang memiliki agenda dalam melindungi kaum minoritas secara nyata dan bukan sekadar slogan. Partai yang dimaksud adalah partai yang berjuang untuk kesejahteraan masyarakat dan melindungi kebebasan beragama secara konkret. Ini juga dibuktikan dengan pengangkatan pembantu presiden atau pejabat militer dan Polri dari golongan dan agama manapun sesuai dengan kemampuannya.
Keempat, kita harus memilih partai yang jelas komitmen anti korupsi dan penegakan hukum yang baik dan memperjuangkan disiplin nasional. Sudah sangat menyesakkan dada melihat proyek-proyek yang ada baik bangunan-bangunan pemerintah dan infrastruktur yang ada dibangun seadanya karena sudah dikorupsi sehingga waktu hujan, jalanan hancur seperti Indonesia baru saja merdeka dari penjajahan. Sungguh memalukan tindakan KORUPTOR.
Pada akhirnya, cinta kita kepada bangsa ini kita tunjukkan dengan tidak golput. Ayo ikut pemilihan caleg tanggal 9 April ini dengan fokus kepada pemilihan presiden. Majulah negeriku!
Friday, January 9, 2009
Definition of Leadership
"Leadership is a process of dynamic relationship between the leader
and followers used to accomplish a purpose" (Joseph Rost in Leadership for the
21st Century)
"Leadership is the process of moving an organization from an existing
state to some future state" (Jay Conger in The Charismatic Leader)
"Leadership is the process of persuasion or example by which an
individual induces a group to pursue objectives" (John Gardner in- On Leadership)
"Leadership is an art of getting things done through people" (Peter Wiwcharuck in Christian Leadership Development and Church Growth)
"Leadership is the chemistry produced by mixing human need with divine
promise,and the know-how to put the product on the street. It is a
gift that managers of christian organizations can acquire and develop
because it is a gift that God desires to give" (Ray Anderson in Minding God's Business)
"Leadership is much more than a leadership style that we learn to 'act
out' and master like other management style. Christian leadership
begins with the heart -with our attitude, with our motives. To serve
as Jesus served and to lead as Jesus led" (Paul Cedar- Strength in Servant Leadership)
"Kepemimpinan adalah panggilan untuk melayani dan memberikan nyawa
sendiri bagi tebusan orang banyak" (Yesus Kristus - Matius 20:28)
"Christian Leadership is the ability to influence and equip God's
people to accomplish the ministry's goals which the Lord wants us to
reach as a team-work" (Bob Jokiman in Developoing Leadership in the Local Church)
considered one of the top five leading management authorities in the
world)
Diambil dari kiriman Bob Jokiman
Saturday, January 3, 2009
Kajian Dalam Memahami Tawuran Mahasiswa di Makassar
Saya selalu agak sedih ketika teman-teman dari luar Sulsel selalu bilang Sulsel sekarang terkenal saja ya dengan tawurannya! Ironi memang. Itu sebabnya tawuran antar mahasiswa harus menjadi PR serius bagi dunia pendidikan di Sulsel, karena perilaku tawuran seperti ini akan terus berlangsung sepanjang hal ini tidak ditangani secara komprehensif. Sedihnya, respons petinggi pemerintahan, pejabat keamanan, petinggi pendidikan, bahkan beberapa mahasiswa internal sendiri kurang bersimpati bahkan sangat tidak memadai. Para pakar hanya berkomentar atas tawuran ketika tawuran muncul dan tidak ada studi khusus untuk itu. Penyebutan tindakan mereka sebagai tindakan yang memalukan daerah, mahasiswa yang diprovokasi, bodoh dan marjinal menjelaskan kepada kita bahwa tindakan tawuran mahasiswa sepertinya tidak dipahami sebagai masalah sosial budaya yang sudah menjadi kultur bangsa ini.
Kita tahu bahwa tawuran mahasiswa tidak beda dengan tawuran lainnya dalam mayarakat Indonesia. Di Jawa ada tawuran antar desa, antar kelompok, antar banjar di Bali. Ini sekadar contoh dari ribuan contoh yang ada di Indonesia, bahkan di sebagian negara di Timur. Ini sebuah ciri solidaritas kelompok yang membela salah satu anggotanya. Fenomena seperti ini dalam masalah sosiologi budaya disebut sebagai solidaritas kelompok (corporate solidarity). Fenomena seperti ini merupakan lawan dari semangat individualitistik dalam masyarakat Barat. Itu sebabnya banyak orang tidak mengerti mengapa hanya karena masalah sepele satu orang menjadi masalah bersama. Satu pemuda mengganggu gadis dari desa lain, berakhir dengan serangan dari pihak pemuda di mana gadis itu berasal. Hal aneh, namun selalu ada. Ini memang sebuah dilema. Karena solidaritas kelompok bisa menjadi sebuah gerakan positif seperti gotong royong, kerja lainnya secara bersama, namun ia bisa berubah liar menjadi gerakan yang destruktif dan amat menghancurkan citra sebuah peradaban dan bahkan menimbulkan stereotipe. Itu sebabnya ada satu bahasa Indonesia yang sudah masuk dalam entri dan dipakai sebagai bahasa Inggris yaitu Amok. Tindakan seperti ini harus dipahami sebagai bentuk penegasan identitas atau diistilahkan sebagai identitas kelompok (corporate identity). Corak kelompok selalu ditandai dengan keseragaman, karena mereka mengidentikkan diri mereka ke dalam kelompok. Misalnya, kelompok elit di masyarakat ditandai dengan atribut dan asesoris konsumtif yang berbeda dengan kelompok marjinal yang beridentitas pinggiran, kasar, dan seringkali dianggap tidak tahu tata krama. Itu sebabnya dalam kelompok sosial selalu ada disebut “we group” dan lainnya “out-group” atau “they group” (Paul Hiebert, Cultural Anthropology, Grand Rapids, Mich.: Baker, 1983, hal. 183-184). Pengelompokan ini selalu ditandai dengan kebanggan kelompok (pride) dan meminggirkan kelompok lain (discrimination).
Dengan memahami corak ini, maka seharusnya tawuran ini bukan hal yang mengagetkan dan bukan suatu fenomena yang aneh. Mungkin orang tidak mengerti karena menganggap mahasiswa sebagai komunitas intelektual yang tidak seharusnya melakukan tawuran. Namun, bila kita memahami prinsip solidaritas kelompok dan identitas kelompok ini di komunitas intelektual, maka ini menunjukkan bahwa ada masalah budaya pada komunitas pendidikan kita di Sulsel. Itu sebabnya masalah tawuran ini sejatinya bisa diselesaikan secara komprehensif dan bukan tindakan reaktif dan parsial, apalagi memakai tindakan kecaman. Pendekatan keamanan oleh polisi sudah sangat tepat. Namun lembaga pendidikanlah yang seharusnya bertanggung jawab atas mahasiswa. Jangan hanya menerima mereka dan uang mereka sebagai mahasiswa namun malu mengakui tindakan mereka yang negatif. Di mana tanggung jawab pendidikan sebuah institusi yang terakreditasi di mana unsur di luar mengajar seperti academic atmosphere antara dosen dan mahasiswa harus tercipta justru lebih banyak di luar kelas?
Tawuran karena Miskin?
Dalam memahami tindakan anakisme mahasiswa, pernah seorang penulis dalam suatu tulisan di Tribun Timur “Anarkisme Mahasiswa Makassar” (oleh Irwan di Tribun Timur, 29 Nov. 2008, hal 2) menyimpulkan tentang tawuran sebagai berikut: “Ada dua ciri utama dari mahasiswa Makassar yang sering terlibat dalam aksi anarkis selama ini. Mereka umumnya berasal dari komunitas marjinal. Baik aspek latar belakang ekonomi keluarga, asal institusi, maupun interaksi antara mahasiswa dan pihak birokrasi di kampus mereka.” Ditambahkannya lagi, “Aksi anarkis jarang dilakukan oleh mahasiswa dari perguruan tinggi elite atau mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dan perguruan tingi yang memiliki suasana kampus yang mendukung.” Tulisan ini menggelitik penulis, karena kesimpulan yang dibuat baru merupakan pengamatan kasat mata yang dangkal. Seharusnya ada riset yang mendalam untuk itu di Sulsel. Riset literatur sampai saat ini menyatakan bahwa kemiskinan bukan sumber kekerasan, tetapi sumber eksploitasi dari orang kaya sehingga terjadi kekerasan. Pelaku itu dicap sebagai orang marjinal dan miskin sehingga merekalah dalang kekerasan, padahal bukan. Pada konteks mahasiswa yang dianggap marjinal ini justru telah menjadi korban atas kesewang-wenangan lembaga pendidikan yang tidak peduli kepada mereka (syukur itu juga dimasukkan oleh Irwan, yang mana saya setuju). Percakapan di kalangan mahasiswa tentang mengajar tidak becus, fasilitas seperti laboratorium tidak ada, memeriksa tugas tidak benar, pemberian nilai yang tidak adil, dan nilai bisa dibeli merupakan masalah besar yang tidak pernah ditangani dunia pendidikan di Indonesia. Mahasiswa marjinal ini akhirnya kalah menyaksikan gaya pamer ala perguruan tingi lainnya, di mana mobil mewah berseliweran, gaya konsumtif lewat HP terbaru dan laptop tercanggih, sementara yang marjinal masuk ke PT murahan yang hanya datang dengan motor kreditan atau numpang kendaraan umum. Bahkan mendapat identitas kasar dan tidak tahu tata krama. Disinilah identitas keompok terbentuk dan untuk membuktikan eksistensinya, mereka mulai menunjukkan identitas yang menyedihkan lewat tindakan destruktif. Dapat disimpulkan bahwa tindakan diskriminasi menghasilkan pride yang destruktif yaitu tawuran yang anarkis.
Tanggung Jawab Lembaga Pendidikan
Perlu penegasan sekali lagi bahwa lembaga pendidikanlah yang bertanggung jawab akan hal ini. Ada beberapa solusi yang penulis ajukan. Pertama, pentingnya pendekatan mentorship (mementor) dan fellowship (persekutuan). Dosen perlu turun bergaul dalam acara-acara non-formal di luar kelas. Setiap minggu dosen seharusnya diwajibkan pergi ke kantin mahasiswa dan berbaur di sana. Sudah menjadi rahasia umum dosen senior, profesor tidak lagi mengajar di kampus, dan hanya serahkan kepada asisten dosen. Mereka sibuk cari obyekan di luar. Dan kalaupun ada di kampus, tak tersentuh karena ada di ruang kantor yang ber-AC. Pengalaman penulis studi S3 di Amerika, di mana setiap Senin dan Kamis, dosen-dosen postgraduate ikut makan di kantin dan berbaur dengan mahasiswa. Dan itu membuat mahasiswa merasa bangga berada dan bisa berdialog dengan dosen-dosen yang punya reputasi internasional. Bila waktu tawuran mahasiswa, baru dosen dan petinggi lembaga pendidikan baru turun tangan, jangan-jangan itu dijadikan budaya mendatangkan dosen agar mau berdialog dengan mereka. Mahasiswa butuh perhatian dan dialog, dan ini adalah tanggung jawab pendidik. Cukup satu jam seminggu saja para dosen keluar dari comfort zone-nya lalu berbaur dengan mereka, maka masalah marjinalisasi mahasiswa dapat diatasi.
Kedua, lembaga pendidikan harus berpihak kepada mahasiswa marjinal, baik dari sosial ekonomi maupun kepada mereka yang merasakan diskriminasi dalam pergaulan. Amat menyedihkan bahwa mahasiswa elit dan marjinal selalu terpisahkan, baik dari sisi fakultas maupun dalam kelompok. Ada kelompok bermobil dengan komunitasnya sendiri dengan acara-acara ekstra mewahnya sehinga menciptakan klub sendiri, namun ada kelompok marjinal dengan kegiatannya sendiri. Antara “we group” and “they group” menjadi kasat mata. Hal seperti ini tidak dapat dibiarkan. Seharusnya semua merasa sebagai “we-group” dan meminimalisasi “they group”. Contoh, kepedulian mahasiswa (compassion) secara sosial seharusnya dihidupkan di dalam internal kampus, bukan hanya urusan keluar menolong yang miskin. Misalnya, ada mahasiswa yang kurang bisa dibantu. Pemberian beasiswa tidaklah harus diberikan dengan syarat IPK tinggi saja, namun kepada yang bersungguh-sungguh walaupun IPK sedang. Ini hanya satu contoh dari sekian banyak contoh.
Sepatutnya pejabat di Sulsel, termasuk pihak keamanan sabar akan tindakan destruktif mahasiswa ini. Hanya membuat statemen di mimbar-mimbar elit hotel berbintang, lalu saling menyalahkan tidak akan menyelesaikan masalah. Kajian reflektif atas maraknya tawuran di kampus harus dibaca sebagai reaksi mahasiswa marjinal atas sikap elitis, koruptif dan asosial dari penyelenggara pendidikan dan kelompok elit kampus. Mereka hanya memeras uang mahasiswa tanpa memberikan pelayanan yang maksimal (tentu tidak semua). Tindakan yang elitis menyebabkan mahasiswa marjinal secara sosial dan intelektual terkelompok sebagai yang memiliki nasib yang sama (corporate solidarity). Akhirnya tindakan tawuran ini jangan-jangan merupakan eksploitasi kita, entah itu memprovokasinya atau meremehkannya sehingga mengerasnya identitas kelompok (corporate identity). Pertanyaan menantang, masihkah kita peduli kepada mereka itu?
Friday, January 2, 2009
Kajian Dalam Memahami Tawuran Mahasiswa di Makassar
Saya selalu agak sedih ketika teman-teman dari luar Sulsel selalu bilang Sulsel sekarang terkenal saja ya dengan tawurannya! Ironi memang. Itu sebabnya tawuran antar mahasiswa harus menjadi PR serius bagi dunia pendidikan di Sulsel, karena perilaku tawuran seperti ini akan terus berlangsung sepanjang hal ini tidak ditangani secara komprehensif. Sedihnya, respons petinggi pemerintahan, pejabat keamanan, petinggi pendidikan, bahkan beberapa mahasiswa internal sendiri kurang bersimpati bahkan sangat tidak memadai. Para pakar hanya berkomentar atas tawuran ketika tawuran muncul dan tidak ada studi khusus untuk itu. Penyebutan tindakan mereka sebagai tindakan yang memalukan daerah, mahasiswa yang diprovokasi, bodoh dan marjinal menjelaskan kepada kita bahwa tindakan tawuran mahasiswa sepertinya tidak dipahami sebagai masalah sosial budaya yang sudah menjadi kultur bangsa ini.
Kita tahu bahwa tawuran mahasiswa tidak beda dengan tawuran lainnya dalam mayarakat Indonesia. Di Jawa ada tawuran antar desa, antar kelompok, antar banjar di Bali. Ini sekadar contoh dari ribuan contoh yang ada di Indonesia, bahkan di sebagian negara di Timur. Ini sebuah ciri solidaritas kelompok yang membela salah satu anggotanya. Fenomena seperti ini dalam masalah sosiologi budaya disebut sebagai solidaritas kelompok (corporate solidarity). Fenomena seperti ini merupakan lawan dari semangat individualitistik dalam masyarakat Barat. Itu sebabnya banyak orang tidak mengerti mengapa hanya karena masalah sepele satu orang menjadi masalah bersama. Satu pemuda mengganggu gadis dari desa lain, berakhir dengan serangan dari pihak pemuda di mana gadis itu berasal. Hal aneh, namun selalu ada. Ini memang sebuah dilema. Karena solidaritas kelompok bisa menjadi sebuah gerakan positif seperti gotong royong, kerja lainnya secara bersama, namun ia bisa berubah liar menjadi gerakan yang destruktif dan amat menghancurkan citra sebuah peradaban dan bahkan menimbulkan stereotipe. Itu sebabnya ada satu bahasa Indonesia yang sudah masuk dalam entri dan dipakai sebagai bahasa Inggris yaitu Amok. Tindakan seperti ini harus dipahami sebagai bentuk penegasan identitas atau diistilahkan sebagai identitas kelompok (corporate identity). Corak kelompok selalu ditandai dengan keseragaman, karena mereka mengidentikkan diri mereka ke dalam kelompok. Misalnya, kelompok elit di masyarakat ditandai dengan atribut dan asesoris konsumtif yang berbeda dengan kelompok marjinal yang beridentitas pinggiran, kasar, dan seringkali dianggap tidak tahu tata krama. Itu sebabnya dalam kelompok sosial selalu ada disebut “we group” dan lainnya “out-group” atau “they group” (Paul Hiebert, Cultural Anthropology, Grand Rapids, Mich.: Baker, 1983, hal. 183-184). Pengelompokan ini selalu ditandai dengan kebanggan kelompok (pride) dan meminggirkan kelompok lain (discrimination).
Dengan memahami corak ini, maka seharusnya tawuran ini bukan hal yang mengagetkan dan bukan suatu fenomena yang aneh. Mungkin orang tidak mengerti karena menganggap mahasiswa sebagai komunitas intelektual yang tidak seharusnya melakukan tawuran. Namun, bila kita memahami prinsip solidaritas kelompok dan identitas kelompok ini di komunitas intelektual, maka ini menunjukkan bahwa ada masalah budaya pada komunitas pendidikan kita di Sulsel. Itu sebabnya masalah tawuran ini sejatinya bisa diselesaikan secara komprehensif dan bukan tindakan reaktif dan parsial, apalagi memakai tindakan kecaman. Pendekatan keamanan oleh polisi sudah sangat tepat. Namun lembaga pendidikanlah yang seharusnya bertanggung jawab atas mahasiswa. Jangan hanya menerima mereka dan uang mereka sebagai mahasiswa namun malu mengakui tindakan mereka yang negatif. Di mana tanggung jawab pendidikan sebuah institusi yang terakreditasi di mana unsur di luar mengajar seperti academic atmosphere antara dosen dan mahasiswa harus tercipta justru lebih banyak di luar kelas?
Tawuran karena Miskin?
Dalam memahami tindakan anakisme mahasiswa, pernah seorang penulis dalam suatu tulisan di Tribun Timur “Anarkisme Mahasiswa Makassar” (oleh Irwan di Tribun Timur, 29 Nov. 2008, hal 2) menyimpulkan tentang tawuran sebagai berikut: “Ada dua ciri utama dari mahasiswa Makassar yang sering terlibat dalam aksi anarkis selama ini. Mereka umumnya berasal dari komunitas marjinal. Baik aspek latar belakang ekonomi keluarga, asal institusi, maupun interaksi antara mahasiswa dan pihak birokrasi di kampus mereka.” Ditambahkannya lagi, “Aksi anarkis jarang dilakukan oleh mahasiswa dari perguruan tinggi elite atau mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dan perguruan tingi yang memiliki suasana kampus yang mendukung.” Tulisan ini menggelitik penulis, karena kesimpulan yang dibuat baru merupakan pengamatan kasat mata yang dangkal. Seharusnya ada riset yang mendalam untuk itu di Sulsel. Riset literatur sampai saat ini menyatakan bahwa kemiskinan bukan sumber kekerasan, tetapi sumber eksploitasi dari orang kaya sehingga terjadi kekerasan. Pelaku itu dicap sebagai orang marjinal dan miskin sehingga merekalah dalang kekerasan, padahal bukan. Pada konteks mahasiswa yang dianggap marjinal ini justru telah menjadi korban atas kesewang-wenangan lembaga pendidikan yang tidak peduli kepada mereka (syukur itu juga dimasukkan oleh Irwan, yang mana saya setuju). Percakapan di kalangan mahasiswa tentang mengajar tidak becus, fasilitas seperti laboratorium tidak ada, memeriksa tugas tidak benar, pemberian nilai yang tidak adil, dan nilai bisa dibeli merupakan masalah besar yang tidak pernah ditangani dunia pendidikan di Indonesia. Mahasiswa marjinal ini akhirnya kalah menyaksikan gaya pamer ala perguruan tingi lainnya, di mana mobil mewah berseliweran, gaya konsumtif lewat HP terbaru dan laptop tercanggih, sementara yang marjinal masuk ke PT murahan yang hanya datang dengan motor kreditan atau numpang kendaraan umum. Bahkan mendapat identitas kasar dan tidak tahu tata krama. Disinilah identitas keompok terbentuk dan untuk membuktikan eksistensinya, mereka mulai menunjukkan identitas yang menyedihkan lewat tindakan destruktif. Dapat disimpulkan bahwa tindakan diskriminasi menghasilkan pride yang destruktif yaitu tawuran yang anarkis.
Tanggung Jawab Lembaga Pendidikan
Perlu penegasan sekali lagi bahwa lembaga pendidikanlah yang bertanggung jawab akan hal ini. Ada beberapa solusi yang penulis ajukan. Pertama, pentingnya pendekatan mentorship (mementor) dan fellowship (persekutuan). Dosen perlu turun bergaul dalam acara-acara non-formal di luar kelas. Setiap minggu dosen seharusnya diwajibkan pergi ke kantin mahasiswa dan berbaur di sana. Sudah menjadi rahasia umum dosen senior, profesor tidak lagi mengajar di kampus, dan hanya serahkan kepada asisten dosen. Mereka sibuk cari obyekan di luar. Dan kalaupun ada di kampus, tak tersentuh karena ada di ruang kantor yang ber-AC. Pengalaman penulis studi S3 di Amerika, di mana setiap Senin dan Kamis, dosen-dosen postgraduate ikut makan di kantin dan berbaur dengan mahasiswa. Dan itu membuat mahasiswa merasa bangga berada dan bisa berdialog dengan dosen-dosen yang punya reputasi internasional. Bila waktu tawuran mahasiswa, baru dosen dan petinggi lembaga pendidikan baru turun tangan, jangan-jangan itu dijadikan budaya mendatangkan dosen agar mau berdialog dengan mereka. Mahasiswa butuh perhatian dan dialog, dan ini adalah tanggung jawab pendidik. Cukup satu jam seminggu saja para dosen keluar dari comfort zone-nya lalu berbaur dengan mereka, maka masalah marjinalisasi mahasiswa dapat diatasi.
Kedua, lembaga pendidikan harus berpihak kepada mahasiswa marjinal, baik dari sosial ekonomi maupun kepada mereka yang merasakan diskriminasi dalam pergaulan. Amat menyedihkan bahwa mahasiswa elit dan marjinal selalu terpisahkan, baik dari sisi fakultas maupun dalam kelompok. Ada kelompok bermobil dengan komunitasnya sendiri dengan acara-acara ekstra mewahnya sehinga menciptakan klub sendiri, namun ada kelompok marjinal dengan kegiatannya sendiri. Antara “we group” and “they group” menjadi kasat mata. Hal seperti ini tidak dapat dibiarkan. Seharusnya semua merasa sebagai “we-group” dan meminimalisasi “they group”. Contoh, kepedulian mahasiswa (compassion) secara sosial seharusnya dihidupkan di dalam internal kampus, bukan hanya urusan keluar menolong yang miskin. Misalnya, ada mahasiswa yang kurang bisa dibantu. Pemberian beasiswa tidaklah harus diberikan dengan syarat IPK tinggi saja, namun kepada yang bersungguh-sungguh walaupun IPK sedang. Ini hanya satu contoh dari sekian banyak contoh.
Sepatutnya pejabat di Sulsel, termasuk pihak keamanan sabar akan tindakan destruktif mahasiswa ini. Hanya membuat statemen di mimbar-mimbar elit hotel berbintang, lalu saling menyalahkan tidak akan menyelesaikan masalah. Kajian reflektif atas maraknya tawuran di kampus harus dibaca sebagai reaksi mahasiswa marjinal atas sikap elitis, koruptif dan asosial dari penyelenggara pendidikan dan kelompok elit kampus. Mereka hanya memeras uang mahasiswa tanpa memberikan pelayanan yang maksimal (tentu tidak semua). Tindakan yang elitis menyebabkan mahasiswa marjinal secara sosial dan intelektual terkelompok sebagai yang memiliki nasib yang sama (corporate solidarity). Akhirnya tindakan tawuran ini jangan-jangan merupakan eksploitasi kita, entah itu memprovokasinya atau meremehkannya sehingga mengerasnya identitas kelompok (corporate identity). Pertanyaan menantang, masihkah kita peduli kepada mereka itu?